BIMBINGAN DAN KONSELING MENJAWAB TANTANGAN ABAD XXI

BIMBINGAN DAN KONSELING

MENJAWAB TANTANGAN ABAD XXI

O l e h : Luhur Wicaksono

Jurnal Visi Ilmu Pendidikan (J-VIP). Vol 1, No 1 Edisi Januari 2009

Abstract. Abad 21 merupakan abad dimana Globalisasi bergulir. Abad ini mempunyai banyak kekuatan yang memunculkan adanya perubahan. Perubahan akan menuju pada kebaikan, namun disisi lain memunculkan problem yang menjadi tantangan bagi individu. Paradoks yang muncul dalam era globalisasi ini mempunyai pengaruh dalam seluruh sisi kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Paradoks ini yang perlu dikaji dalam Bimbingan dan Konseling untuk mencari solusinya, dengan begitu eksistensi bimbingan konseling akan semakin diakui serta tetap survive dalam pandangan kedepan.

Kata Kunci: Bimbingan dan Konseling, Tantangan abad XXI

A.  PENDAHULUAN

Abad XXI  merupakan suatu abad dimana globalilasi didengungkan, oleh karena itu orang kebanyakan selalu mengatakan sebagai era globalilasi. Abad XXI atau era globalisasi yang telah kita masuki ini ditandai dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin canggihnya sistem komunikasi dan arus informasi, persaingan yang semakin ketat dalam standar pemenuhan pasar internasional; tidak hanya berupa produk, tetapi juga gagasan dan pikiran, tuntutan kerja yang semakin profesional.

Kehidupan global telah meningkatkan ekspektasi manusia akan status dan mutu kehidupan yang lebih baik, menempatkan penguasaan pengetahuan dan ketrampilan serta kemampuan berkomunikasi sebagai piranti utama untuk mewujudkan ekspektasi itu (Sunaryo Kartadinata, 1997). Ruang dan waktu seolah tidak menjadi masalah, dengan sistem informasi dan komunikasi yang canggih seolah

1

2

tidak ada lagi dinding pembatas, semua kejadian dan keadaan di tempat yang sangat jauh pada saat itu juga bisa dilihat dan di dengar. Akulturasi budaya langsung atau tidak langsung akan terjadi dengan sangat cepat, dengan dampak positif maupun negative akibat pergeseran atau persinggungan dua budaya atau lebih, ditambah lagi kesiapan manusianya untuk menghadapinya. Kultur kehidupan mau tak mau akan terus bergeser yang menjadikan manusia seolah olah menjadi budak pekerjaan sesuai dengan profesinya, karena waktu-waktunya lebih banyak dicurahkan untuk kepentingan pekerjaan dan pencapaian hasil kegiatan atau kerja yang sebaik-baiknya. Tuntutan pencapaian hasil kegiatan yang sebaik-baiknya, bisa jadi akan manusia untuk terus berfikir meningkatkan mutu kemampuan, dan selalu merasa tidak puas terhadap apa yang telah dicapainya.

Paradoks dalam kehidupan manusia akan terjadi dan menjadi problem yang selalu mengikuti sepanjang hidupnya. Muncul segi positif dari paradoks itu, bahwa sepanjang hidup manusia akan dituntut untuk selalu belajar. Peter Jarvis selaras dengan itu mengemukakan bahwa proses belajar manusia berlangsung dalam kondisi paradoks, suatu kondisi yang tumbuh dari kulminasi kontradiksi kehidupan dalam masyarakat (Sunaryo Kartadinata, 1997). Paradoks kehidupan kehidupan masyarakat abad 21 inilah yang perlu di pelajari dalam kajian Bimbingan Konseling sebagai suatu tantangan  untuk dicarikan solusinya, agar Bimbingan dan Konseling tetap survive dan diakui eksistensinya3

B.   TANTANGAN ABAD XXI

Abad XXI sebagai era globalisasi merupakan era perubahan, atau era yang mau tak mau menuntut adanya perubahan. Perubahan kadang muncul sebagai suatu paradoks dalam kehidupan masyarakat abad  21. Paradoks yang terjadi, diduga muncul karena adanya kekuatan. Banyak kekuatan yang mempengaruhi perubahan

3                                                                                            

pada abad 21 ini menjadi tantangan bagi kita untuk dikaji.   J.T   Lobby loekmono (1997) mengungkapkan bahwa panelis para “Menteri Pendidikan SEAMEO” merangkum adanya 21 kekuatan yang mempengaruhi Asia sampai tahun 2035, yaitu :   

1)      Peledakan ilmu pengetahuan               2)  Industrialisasi

3)      Internasionalisasi                                 4)  Pembangunan Ekonomi

5)      Ekspansi ekonomi pasar

6)      Pencarian stabilitas politik, partisipasi, dan penghargaan HAM

7)      Penurunan dan perusakan lingkungan dan sumber-sumber

8)      Pertumbuhan penduduk

9)      Meningkatnya nasionalisme, perlindungan budaya dan pengembangan bahasa

10)  Intensifikasi jaringan politik dan ekonomi antar kawasan/region

11)  Pentingnya pertumbuhan dari agama

12)  Bertambahnya pengaruh dari Jepang

13)  Bertambahnya partisipasi wanita dalam pembangunan

14)  Kemiskinan dan Pengangguran

15)  Keterbukaan dalam pembuatan kebijakan, perencanaan dan mamajemen

16)  Latihan jangka pendek untuk tenaga kerja trampil yang mendukung industrialisasi di kawasan/ region

17)  Penekanan kembali nilai-nilai tradisional keluarga

18)  Mobilitas makin tinggi dari pekerja/karyawan

19)  Bertambah besarnya peranan Negara Cina dan orang Cina perantauan

20)  Meningkatnya peranan dari pelayanan industri dan pendidikan kejuruan atau vokasional dan

21)  Telekomunikasi dan transportasi.

4

Kondisi Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia dalam globalisasi secara garis besar kurang lebih akan sama. Dari 21 (duapuluh satu) pengaruh tersebut secara spesifik yang sedang di alami di Indonesia sebagai suatu kekuatan dan juga problem adalah sebagai berikut

1)      Pembangunan, terutama bidang ekonomi dan industri serta pemerataannya,                        

2)      ilmu pengetahuan,

3)      penurunan dan perusakan lingkungan dan sumber-sumber daya alam,

4)      pencarian stabilitas politik (termasuk kebijakan politik / pemerintah), partisipasi, dan penghargaan HAM,

5)      meningkatnya nasionalisme, prlindungn budaya dan pngmbngan bahasa,

6)      pertumbuhan penduduk,               7) telekomunikasi dan transportasi,

8)      intensifikasi jaringan politik dan ekonomi antar kawasan/region.

Kekuatan-kekuatan tersebut telah membawa pengaruh kepada pola hidup, tatanan, dan seluruh sendi kehidupan. Kekuatan-kekuatan yang sebenarnya mengandung paradoks antara dampak positif dan dampak negative. Dampak positif dari kekuatan tersebut antara lain bisa berupa peningkatan taraf hidup manusia, penguasaan keilmuan untuk memperoleh kemudahan dan kemaslahatan (kebaikan) dll, dampak negatifnya bisa berupa kesalahan dalam pemanfaatan ekonomi, perusakan dengan pemanfaatan teknologi, individualistik, persaingan secara tidak fair, dll. Pengaruh dari kekuatan tersebut yang begitu drastis dan dirasa datang dengan tiba-tiba, langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kejutan dan kebingungan. Tingkat “keterkejutan dan kebingungan” tersebut tergantung pada kesiapan dan kekuatan diri masing-masing individu, yang dalam lingkup pendidikan, mempunyai pengaruh juga kepada siswa.

5

1. Dampak bagi Siswa

Pembangunan, terutama di bidang ekonomi dan industri telah berjalan di Indonesia. Walaupun (di banding dengan negara lain di dunia) Indonesia masih di golongkan dalam kategori negara under development, sedikit-banyak hasil pembangunan telah dirasakan oleh masyarakat. Ujud dari pembangunan ekonomi secara phisik antara lain dapat dilihat dengan munculnya pusat-pusat perbelanjaan sebagai salah satu sentra ekonomi, bermunculannya sentra-sentra industri sebagai salah satu indikator geliat industri. Peningkatan taraf hidup (walaupun di Indonesia masih sangat tidak merata), yang berkait dengan kemajuan bidang ekonomi dan industri diduga bisa memberi dampak bagi para siswa/pelajar baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak negatif dimungkinkan bisa terjadi apabila para orangtua hanya memanjakan siswa (anaknya) hanya melulu dari sisi materi dengan mengkesampingkan sisi psikologis yang antara lain pemberian perhatian dan dasar agama yang kuat. Beberapa kasus kenakalan seperti; narkoba, miras, pergaulan bebas, geng motor, dan lain-lain yang sudah mulai merebak dikalangan siswa ternyata melibatkan mereka dari “kalangan mampu” namun kurang perhatian dari orang tua.

Kemajuan teknologi telekomunikasi, informasi dan transportasi memungkinkan informasi mengenai keilmuan dan teknologi dengan mudah dapat di akses dalam waktu yang singkat. Disamping itu mudahnya transportasi mengakibatkan mobilitas manusia menjadi sangat cepat, yang berujung pada akulturasi dan pergeseran nilai budaya. Hal yang tidak pernah terpikirkan oleh para orang tua maupun guru -jika berkilas-balik 20 tahun ke belakang-, serasa tidak percaya ketika melihat anak-anak dengan trampil bermain game, mengakses internet, dan lain-lain. Sebuah perilaku para siswa  sekarang yang tidak sama lagi dengan siswa 20 tahun yang lalu; bahkan yang lebih mengejutkan lagi ketika diberitakan dalam televisi dan surat kabar, bahwa beberapa siswa kita telah pandai membuat

6

“film biru” alias film porno melalui Hp serta adanya komunitas geng motor dengan perilaku yang destruktif; naudubillahi mindzalik. Beberapa kasus kenakalan yang sempat ditayangkan (sebagaimana dapat dilihat di beberapa media) menunjukkan bahwa moral siswa kita telah mengalami pergeseran.

Penurunan dan perusakan lingkungan dan sumber-sumber daya alam, pada beberapa daerah di Indonesia misalnya; Riau, Kalimantan Barat tidak pernah lepas dari bencana kabut asap yang setiap tahun (terutama musim kemarau) selalu berulang dan tidak pernah terselesaikan. Bencana ini mempunyai dampak yang tidak kecil pada sisi kehidupan. Dalam pelaksanaan pendidikan, pengaruhnya terasa merugikan, karena siswa tidak bisa mengikuti pelajaran (di liburkan), dengan demikian jam belajar mereka di sekolah- pun menjadi berkurang. Bencana lain akibat penurunan dan perusakan lingkungan dan sumber daya alam adalah banjir. Banjir yang selalu melanda beberapa daerah di Indonesia bahkan Jakarta sebagai Ibukota Negara tak luput dari bencana ini. Bencana banjir berakibat rusaknya beberapa fasilitas pendidikan dan bahkan siswa juga terpaksa libur.

Dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan, pendidikan di Indonesia ternyata masih jauh tertinggal terutama di bandingkan dengan Negara-negara maju. Mutu pendidikan di Indonesia ternyata masih sangat rendah, hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator: peserta didik tidak dapat mengaplikasikan pengetahuannya untuk menyelesaikan masalah sehari-hari, peserta didik tidak dapat melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi, atau peserta didik kesulitan mencari/ memasuki lapangan kerja (Sutrisno, 1995). Di sisi lain kurikulum yang berisikan terlalu banyak pelajaran serta sarat materi, tuntutan ketuntasan nilai, tes belajar tiap sub kompetensi dasar membuat mereka seolah “tidak bisa bernafas” untuk bisa saling berkompetisi dengan teman-temannya, belum lagi ditambah performance dari beberapa guru mereka yang konvensional, kaku, bahkan terkesan garang, mmperlngkap “penderitaan” para siswa.

7

Interaksi siswa di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat dengan berbagai kesenjangannya dimungkinkan berpotensi juga untuk menuai dampak negative. Interaksi sesama siswa dengan kesenjangan ekonomi yang berbeda memunculkan kelompok-kelompok kecil yang “seolah olah berjarak”, dan ini bisa mengganggu proses belajar-mengajar. Pola pikir yang jauh berbeda antara orang tua dan anak, juga pola asuh yang kurang tepat. Tekanan ekonomi pada orang tua atau pada masyarakat lingkungan tempat tinggal, sedikit banyak akan berakibat pada rasa percaya diri siswa.

2. Kondisi BK sekarang

Untuk melihat kondisi BK sekarang, disini akan di soroti beberapa segi, yaitu; segi, yaitu dari segi manajemen, segi SDM (kualitas dan kuantitas), dan fasilitas pendukung.

a. Segi manajemen

Secara organisasi, pelaksanaan Bimbingan Konseling bukan pekerjaan guru Bimbingan dan konseling (Guru BK) dan / atau konselor atau walikelas semata, melainkan merupakan pekerjaan bersama (team work); yang idealnya paling tidak terdiri atas konselor, dokter umum, psikiater, psikolog, ahli pengembang instrumentasi BK (tester), walikelas, guru bidang studi, serta staf administrasi.

Dari segi kelengkapan team work, hampir dapat dikatakan sulit untuk menemukan sekolah dengan team work yang lengkap (memadai). Lebih di perparah lagi pada daerah-daerah tertentu, sekolah tidak mempunyai sarjana BK. Dalam keadaan seperti ini, akan sulit diharapkan BK mampu berkiprah sesuai harapan.

Dengan merujuk pada fungsi organisasi Bimbingan Konseling Perguruan Tinggi (BKPT), fungsi organisasi BK di sekolah kurang lebih sama dengan fungsi organisasi BKPT. Menurut Gibson (1981) dan Rosyidan (2001), fungsi-fungsi organisasi BKPT meliputi (1) perencanaan program, (2) pelaksanaan (persiapan,

8

pengorganisasian, tindakan, pengawasan atau monitoring),  (3) evaluasi proses dan hasil, serta umpan balik (Mahmud,  2004).

Dalam perencanaan program, berdasarkan pengamatan sementara pada beberapa sekolah di Kalimantan Barat; pada sekolah sekolah yang mendaftarkan diri untuk di akreditasi, secara tertulis memang sudah terpampang program tahunan di dinding ruang BK, namun itu masih sebatas program “yang di dapat dari buku” atau membeli secara instant di toko-toko, tanpa di modifikasi sesuai tuntutan siswa. Dengan kata lain, program yang ada, dibuat tanpa adanya perencanaan yang matang.. Dari tahapan awal tersebut dapat di duga bahwa fungsi organisasi BK kita secara “regular” saja masih menunjukkan kelemahan. Jadi belum memungkinkan untuk dituntut “manuver-manuver” sebagai ancangan dalam menghadapi problem siswa  mendatang.

b. Segi SDM.

Tinjauan dari Sumber Daya Manusia (SDM), dapat dilihat dari dua hal, yaitu; secara kuantitas dan secara kualitas.

Secara kuantitas, masih banyak sekolah sekolah di Indonesia yang tidak mempunyai team work yang memadai. Pada daerah-daerah tertentu, banyak sekolah yang tidak punya guru BK yang bersertifikat sarjana BK. Pada sekolah yang tidak mempunyai sarjana BK, pelaksanaan BK dirangkap oleh Kepala Sekolah atau Waka bid Kesiswaan (yang kadang-kadang tidak memahami BK), atau di tunjuk guru biasa  (yang tidak banyak jam mengajarnya) untuk menangani BK. Masih ada kesan bahwa BK adalah sebagai “tempat buangan” bagi guru-guru yang kekurangan jam mengajar. Sungguh ironis, bagaimana orang-orang yang tidak sesuai, di tempatkan untuk menangani bidang yang justru menuntut adanya kompetensi. Akankah orang-orang seperti ini mampu menunjukkan kinerja optimal dalam layanan BK untuk problem-problem yang makin rumit dalam era globalisasi ini. Padahal dalam SK Mendikbud

9

No. 25/ O / 1995 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya pada ayat 5 mengenai Tugas Guru Pembimbing, disebutkan bahwa setiap guru pembimbing di beri tugas bimbingan dan konseling sekurang-kurangnya terhadap 150 siswa (Rahman, 2003). Secara kuantitas masih banyak daerah dengan sekolah-sekolah yang tidak bisa memenuhi rasio guru BK dan siswa sesuai ketentuan.

Secara kualitas, masih banyak sarjana-sarjana BK kita yang masih lemah dalam menjabarkan secara riel dan mengoperasionalisasikan secara konsekuen program tahunan BK menjadi program bulanan, bahkan mingguan. Dengan begitu pada kenyataannya di lapangan seolah-olah guru BK tidak mempunyai pekerjaan dan hanya luntang lantung saja, yang berujung pada kebijakan kepala sekolah memberikan tugas tambahan sebagai guru bidang studi, atau guru piket yang mengisi jam-jam kosong.

Sekolah-sekolah yang sudah mempunyai guru BK (antara sekolah satu dengan sekolah lain), guru-guru BK-nya  mempunyai fleksibilitas berbeda-beda dalam menghadapi siswa. Bahkan dalam satu sekolah, apabila terdapat lebih dari satu guru BK, fleksibilitas mereka terhadap siswa tidak akan sama. Fleksibilitas guru BK diharapkan justru ditentukan oleh senioritas atau masa kerjanya. Namun yang terjadi malah sebaliknya; guru-guru BK yang senior mempunyai fleksibilitas yang lebih rendah. Peneliian Wimbarti dan Kumara (1993) pada guru BK tingkat SMP di Yogyakarta menunjukkan bahwa guru-guru yang mempunyai masa kerja lama lebih kaku dalam menerima perubahan yang terjadi dalam diri siswanya disbanding guru yang lebih muda dan belum banyak pengalaman menjadi guru (Wimbarti, 1997). Keadaan-keadaan tersebut di diduga merupakan sedikit dari permasalahan yang membawa citra guru BK masih dianggap sebagai guru “papan kedua”. Hal itu bukan karena di rekayasa, tetapi oleh performance yang ditunjukkan dalam kinerjanya.

10

c. Fasilitas Pendukung

Ruangan BK sekolah di beberapa daerah masih banyak terkesan “ala kadarnya”, yang penting ada, sehingga untuk kegiatan-kegiatan bimbingan kadang harus berbaur dengan kegiatan lain. Dan untuk ruang yang ala kadarnya ini, jangan di

harap adanya ruang khusus untuk mengadakan konseling. Kelengkapan administrasi era buku-buku dan blanko-blanko masih jauh dari harapan. Fasilitas pendukung untuk BK yang memadai mungkin masih belum terpenuhi, barangkali ini berkait dengan kemampuan pendanaan. Tidak terlepas juga hal ini tergantung pada pemahaman kepala sekolah mengenai BK, sehingga berpengaruh pada penentuan kebijakannya.

C.    ARAH PENGEMBANGAN BK  ABAD XXI

Kecenderungan yang ada dalam kekuatan abad globalisasi, dampaknya bagi siswa, dan kondisi BK sekarang akan menggeser paradigma pendidikan dari paradigma konvensional kepada pendidikan yang semakin terbuka. Semakin meluasnya kebutuhan akan layanan pendidikan dalam dunia global harus direspon oleh pendidikan, dalam hal ini khususnya BK. Untuk itu pengembangan BK paling sedikit secara garis besar dapat di ancangkan dalam tiga bagian, yaitu; manajemen, SDM, dan Fasilitas pendukung.

1. Segi Manajemen

Struktur organisasi dan pembagian tugas dari masing-masing personalia harus diperkuat dan dipertegas, sehingga tidak saling lempar tanggungjawab. Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab utama seluruh program sekolah diharuskan memahami mengenai ke-BK-an (kalau perlu pemahaman tentang BK dijadikan prasyarat dalam penentuan Jabatan Kasek), sehingga arah kebijakannya menuju tepat dalam ke-BK-an. Keterlibatan Ka sek secara langsung dalam pelaksanaan BK sangat diharapkan terutama dalam fungsi monitoring, sehingga segera tahu perkembangan BK dari waktu ke waktu tanpa harus menunggu laporan tertulis. Komite  Sekolah dan

11

Pemerintah diharapkan lebih besar peranannya dalam melengkapi personalia dalam team work BK. Guru BK hendaknya mampu menjalankan peranannya secara optimal sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnyja dalam unit BK sehingga tidak ada lagi guru BK yang nganggur atau di serahi tugas lain di luar konteksnya.

2. Segi SDM

Pembahasan mengenai SDM tidak akan lepas dari segi kualitas dan segi kuantitas.

Dalam ancangan pemerintah RI sekarang ini (sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan RI No. 18 tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan) maka guru (dalam hal ini termasuk guru BK) yang di anggap berkualitas adalah guru yang memenuhi persyaratan antara lain; kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman, karya pengembangan profesi, aktif dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi baik dalam bidang pendidikan maupun sosial (Dirjen Dikti, Depdiknas, 2007).

Kualifikasi akademik untuk menyongsong BK masa depan hendaknya perlu di perhatikan dengan menarik ke belakang, yaitu dalam penyiapan tenaga guru BK:

1. Rekrutmen calon mahasiswa BK hendaknya di pilih mereka yang mempunyai prestasi akademik tinggi (dengan bukti nilai Ijazah dan nilai Ujian Nasional). Bahkan bila memungkinkan diadakan penelusuran bakat di mulai dari tingkat SMP yang terus “diikuti dan di persiapkan” sampai waktunya dia memasuki bangku kuliah. Hal ini berdasarkan pengalaman yang dapat kita petik dari Negara-negara maju dalam dunia pendidikan , misalnya di Jerman mulai memilih peserta didik yang berpotensi mampu menjadi mahasiswa sejak kelas 5 SD dan mengapa di Inggris tidak semua lulusan SMP dapat di terima di Grammar School sebagai persiapan untuk memasuki universitas, dan mengapa Amerika Serikat hanya anak High School yang memenuhi syarat

12

untuk mengambil dan lulus dalam mata pelajaran Calculus, Trigonometri, Geometri, Fisika dan Bahasa Asing yang dapat diterima di menjadi Mahasiswa Universitas (Soedijarto, 2006). Dengan penelusuran bakat dan pembinaan dari awal, disamping di peroleh mahasiswa yang pandai diharapkan nantinya muncul calon-calon guru BK generasi-generasi baru dengan karakteristik sesuai dengan harapan. Untuk itu hasil penelitian Arbuckle tentang karakteristik konselor yang efektif bisa di adopsi untuk di buat inventory dalam rangka seleksi mahasiswa BK. Adapun karakteristik konselor yang efektif menurut penelitian Arbuckle (Shertzer dan Stone: 133)

adalah; mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi, pembawaan yang wajar, memperlihatkan minat yang tinggi dalam pelayanan sosial, persuasif, pandai, aktif dalam kegiatan ilmiah, toleransi, dan hangat.

2. Merumuskan-ulang peran dan fungsi sarjana BK sebagai calon guru pembimbing.    

Kegiatan yang dilakukan oleh guru pembimbing pada saat ini adalah mempersiapkan siswa untuk dapat menghadapi masalah hari ini dan besok. Ini

harus di perdalam lagi lebih jauh, yaitu dengan membuat mereka siap untuk hidup atau berkreasi dlm pandangan kedepan, dunia yg berubah dengan cepat.

3. Pengembangan suasana akademik dari awal perkuliahan, yang antara lain; keterbukaan, berani menerima kritik, dan pengalaman (termasuk etos belajar, melihat dan mengikuti perubahan baru mengenai dunia), pemahaman global, perspektif jangka panjanng, realistis serta optimis.
4. Pensiapan guru pembimbing yang mempunyai pandangan ke depan (futuris), dapat dilakukan dengan;

13

1)      penciptaan suasana perkuliahan sehingga mahasiswa BK termotivasi untuk belajar mencapai apa yang mungkin dapat diaplikasikan dari kejadian-kejadian yang ada pada masyarakat.

2)      Memberikan latihan untuk ketrampilan yang di butuhkan (di bawah pengawasan).

3)      Belajar untuk memperoleh dan menerima dengan lapang dada evaluasi periodik serta umpan balik

(Loekmono, 1997).

4) Mengkaji ulang kurikulum untuk lebih disesuaikan dengan dinamika globalisasi dan prediksi problem-problem klien yang akan terjadi (muncul) paling tidak satu dekade ke depan (dilakukan oleh LPTK pencetak calon guru BK).

3. Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung pada prinsipnya adalah segala sesuatu yang dapat memperlancar kegiatan Bimbingan di sekolah. Fasilitas ini meliputi :

a.       Ruangan dan manajemen ruangan yang memadai sehingga mendukung team BK dapat bekerja dengan baik dan klien yang dating merasa nyaman.

b.      Perlengkapan-perlengkapan Bimbingan (baik administrasi, instrumen- tasi, dan lain sebagainya).

c.       Penyediaan dana yang memadai sebagai sarana memperlancar aktivitas (misalnya ketika harus melakukkan home visite klien, membawa klien untuk referal ke tenaga ahli di luar sekolah dlsb).

14

D.  PENUTUP.

Guru Bimbingan dan Konseling (BK) beserta team worknya dapat menjadi team utama untuk memperlancar pelaksanaan pendidikan di sekolah dalam mengantisipasi perubahan yang terjadi pada abad 21 (era globalisasi). Untuk dapat berperan secara optimal dalam menjawab tantangan abad 21, serta meninggalkan kesan-kesan lama yang sangat tidak menguntungkan (image negative) baik yang diberikan oleh pimpinan (Kepala Sekolah), maupun staf-staf sekolah terhadap personel BK, maka mereka yang betugas di jajaran ini harus mempunyai kualifikasi tertentu. Landasan utama agar personil BK dapat berhasil memberikan pelayanannya adalah adalah dengan menentukan arah pengembangannya yang meliputi manajemen, SDM, serta dukungan fasilitas. Arah pengembangan ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak, antara lain Kepala sekolah sebagai pembuat dan penentu kebijakan di sekolah, juga LPTK sebagai pencetak calon-guru-guru BK. Dengan arah pengembangan yang terencana, diharapkan akan muncul generasi baru Guru-guru BK

yang handal dalam menjawab tantangan abad 21, dimana semuanya itu bermuara pada pembuktian bahwa personil BK dapat membantu siswa untuk menjadi sosok M yang berkualitas di masa yang akan datang.

DAFTAR RUJUKAN

Dirjen Dikti, Depdiknas., (2007), Panduan Penyusunan Portofolio Sertifikasi Guru dalam Jabatan tahun 2007. Jakarta: Dirjen Dikti, Depdiknas.

Kartadinata, Sunaryo.,(1997), Pendidikan untuk Pengembangan SDM bermutu. Makalah Konvensi bersama Divisi-divisi IPBI (IPKON, IGPI, ISKIN, IIBKIN). Purwokerto. 11 – 14  Desember 1997.

Loekmono, J.T   Lobby., (1997), Arah Pengembangan Profesional Bimbingan dan Konseling Abad XXI. Makalah Konvensi bersama Divisi-divisi IPBI (IPKON, IGPI, ISKIN, IIBKIN). Purwokerto. 11 – 14  Desember 1997.

Mahmud, Alimuddin., (2004), Manajemen Bimbingan dan Konseling di Perguruan Tinggi. Makalah Konvensi Nasional II Divisi-divisi ABKIN (IPKON, IGPI, ISKIN, IDPI, IIBKIN). Malang. -14 Agustus 2004.

Rahman, Hibana S., (2003), Bimbingan dan Konseling Pola 17. Yogyakarta: UCY Press.

Shertzer, Bruce., and  Stone, Shelley C, (1981), “The School Counselor.” Fundamentals of Guidance. Fourth Edition. Boston: Houghton Mifflin Company

Soedijarto., (2006), Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional untuk Mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Memajukan Kebudayaan Nasional serta Implikasinya terhadap peranan Sarjana Pendidikan dan Ilmu Pendidikan. Makalah dalam Seminar dan Lokakarya Revitalisasi Ilmu Pendidikan& Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Akademik. Jakarta: 28 – 30 Desember 2006.

Sutrisno, L., (1995), Remediasi Kesulitan Belajar: Salah Satu pendamping usaha memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia, Suara Almamater  No. 1 Tahun XII, 1., Untan, Pontianak.

Wimbarti, Supra., (1997), Sensitivitas Bimbingan dan Konseling dalam Pengembangan SDM bermutu. Makalah Konvensi bersama Divisi-divisi IPBI (IPKON, IGPI, ISKIN, IIBKIN). Purwokerto. 11 – 14  Desember 1997.

15

BIMBINGAN KONSELING DAN PROFESI BIMBINGAN

Oleh

LUHUR WICAKSONO

Abstrak : Sejarah Bimbingan Konseling di Amerika dimulai dari Bimbingan penempatan Kerja.Di Indonesia Bimbingan Konseling muncul dari kebutuhan peserta didik akan perlunya bantuan untuk memenuhi setiap kebutuhan-kebutuhannya, dimana apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, akan dapat menimbulkan masalah pada dirinya yang berakibat pada penurunan prestasi belajarnya. Dalam perkembangannya di Indonesia, Bimbingan Konseling (di Sekolah) kini telah mendapatkan pengakuan secara hukum sebagai suatu profesi (profesi bimbingan). Pengakuan tersebut ditetapkan dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.Bimbingan Konseling juga telah berkembang sebagai suatu profesi yanng dapat di selenggarakan di sekolah maupun di luar sekolah

Kata Kunci : Bimbingan Konseling, Profesi Bimbingan

Pendahuluan

Bimbingan Konseling merupakan serangkaian bantuan secara profesional, sistematis, dan terencana yang diberikan kepada para peserta didik dalam rangka membantu pencapaian penyesuaian, sehingga siswa dapat meraih prestasi yang optimal. Pencapaian optimal dimaksudkan sebagai pencapaian prestasi yang paling tinggi sesuai dengan potensi masing-masing individu yang berbeda.

Kemunculan Bimbingan Konseling yang berawal dari Amerika, di Indonesia telah dikembangkan sekitar tahun ‘70’-an, dan muncul pertama kali dalam kurikulum pendidikan pada tahun 1975 (waktu itu disebut dengan kurikulum Bimbingan dan Penyuluhan 1975). Sebagai petugas pelaksana profesionalnya disebut dengan Guru Bimbingan dan Penyuluhan.

1

2

Perkembangan jaman yang semakin maju, mobilitas manusia, dinamika sosial serta perkembangan teknologi disamping membawa keuntungan, juga menimbulkan efek penyerta yang merugikan. Efek penyerta yang merugikan dari perkembangan jaman, yaitu munculnya problem kehidupan yang semakin kompleks karena persaingan antar sesama manusia agar tetap survive, sehingga tingkat stres yang semakin tinggi. Problem yang semakin rumit dapat menimpa pada semua orang, termasuk dalam hal ini pada siswa (peserta didik).

Era Globalisasi dengan mobilitas manusia yang tinggi, kemajuan teknologi yang berkembang pesat, mobilitas manusia serta dinamika sosial sedemikian rupa bagi peserta didik mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa. Untuk itu siswa (peserta didik) perlu “didampingi” agar tetap dapat “menjalankan fungsinya sebagai siswa” dalam era globalisasi yang penuh tantangan ini.

1. Pengertian Bimbingan Konseling

Pemahaman mengenai Bimbingan Konseling hendaknya merujuk pada darimana asal-muasal istilah Bimbingan Konseling. Pengetahuan dan Profesi Bimbingan dan Konseling, berasal dari Amerika Serikat, dimana Frank Pearson (1909) merupakan salah satu tokoh yang memulakannya dengan suatu bimbingan penempatan pekerjaan dalam “The Vocational Bureau”. Terminologi istilah Bimbingan Konseling, berasal dari 2 (dua) kata, yaitu; “Guidance and Counseling”. Definisi yang diberikan oleh para ahli berkenaan dengan istilah “guidance and counseling” ini sangatlah banyak, antara lain dari Crow and Crow (1960), Jones (1963), Mortensen and Schmuller (1976), Shertzer and Stone (1966), dan lain-lain. Sebagian ahli berpendapat bahwa istilah Bimbingan Konseling sebagai suatu pengertian yang terpadu, di pihak lain sekelompok ahli menganggap bahwa Bimbingan Konseling merupakan dua istilah yang berbeda.

3

Prayitno dan Erman Amti (1994), dengan merangkum intisari pendapat dari beberapa ahli, menyatakan bahwa bimbingan dipandang sebagai proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang

individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa; agar orang yang di bimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri; dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat di kembangkan; berdasarkan norma-norma yang berlaku. Pengertian bimbingan sebagaimana di maksud mengandung 9 (sembilan) unsur-unsur pokok yakni; (1) pelayanan bimbingan merupakan suatu proses, (2) bimbingan merupakan proses pemberian bantuan, (3) bantuan diberikan kepada individu, baik perorangan maupun kelompok, (4) pemecahan masalah dilakukan oleh dan atas kekuatan klien sendiri, (5) pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan berbagai bahan, interaksi, nasihat ataupun gagasan serta alat-alat tertentu, baik yang berasal dari klien sendiri, konselor maupun lingkungan, (6) bimbingan tidak hanya diberikan untuk kelompok umur tertentu saja, tetapi meliputi semua usia, mulai dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa, (7) bimbingan diberikan oleh orang-orang yang ahli, (8) pembimbing tidak selayaknya memaksakan keinginan-keinginannya kepada klien, dan sebagai tambahan, Prayitno memasukkan unsur yang ke (9) yaitu, bimbingan dilaksanakan sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Konseling secara etimologis berasal dari bahasa latin “consilium” yang berarti “dengan” atau “bersama” yang dirangkai dengan “menerima” atau “memahami”. Berdasarkan pendapat beberapa ahli, Prayitno dan Erman Amti (1994) mengemukakan bahwa konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut Konselor) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (disebut Klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien.

Bimbingan Konseling dalam perjalanannya secara konsepsi telah mengalami beberapa perkembangan yaitu, pada periode pertama dan kedua; pelayanan bimbingan belum mencakup pelayanan konseling. Periode ketiga; pelayanan konseling sebagai salah satu bentuk dalam pelayanan bimbingan. Perkembangan terakhir, konsepsi dari pelayanan konseling adalah meliputi seluruh pelayanan yanng dahulu disebut dengan “bimbingan dan konseling”. Di Indonesia,

4

dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, masih menggunakan istilah bimbingan. Sertifikasi Guru (Dirjen Dikti – Depdiknas, 2008) serta Akreditasi Sekolah (Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah - Depdiknas, 2007) (di Indonesia) terdapat poin dan uraian dimana istilah (Guru) bimbingan (dan konseling) masih digunakan sebagai “istilah standar”.

Keberadaan Bimbingan Konseling sebagai suatu profesi mempunyai suatu alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan. Landasan filosofis bimbingan konseling memandang bahwa profesi ini diperlukan dalam rangka mewujudkan potensi-potensi yang ada pada manusia dan dalam rangka melayani keyakinan tentang hakekat bahwa manusia itu pada dasarnya dapat berkembang. Pelayanan bimbingan konseling dalam landasan sosiologisnya berpendapat bahwa individu atau sejumlah individu dalam menghadapi berbagai perubahan yang muncul, dimungkinkan ia akan menghadapi masalah dan perlu bantuan orang lain untuk memecahkan masalahnya. Sedangkan secara psikologis, pelayanan bimbingan konseling berpijak pada landasan keperluan dalam rangka membantu individu atau sejumlah individu untuk memenuhi setiap kebutuhan-kebutuhannya, dimana apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, akan dapat menimbulkan masalah pada dirinya. Menurut Prayitno (1988), dalam proses pendidikan secara luas baik di sekolah maupun di luar sekolah, banyak di temui permasalahan-permasalahan yang ditemui oleh anak-anak remaja, pemuda bahkan oleh orang dewasa. Sikap dan perilaku orang tua yang kurang menggembirakan, pengaruh televisi yang kurang mendidik, iklim kekerasan yang berjangkit di masyarakat, kelompok-kelompok sebaya yang menyimpang, penyelenggaraan pendidikan yang kurang tepat yang justru menghambat potensi-potensi peserta didik. Problem-problem (pada abad XXI) tersebut memerlukan usaha-usaha profesional yang dapat meringankannya. Profesi Bimbingan dan Konseling merupakan salah satu usaha profesional yang dimungkinkan dan diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut, sehingga individu yang bermasalah dapat terbantu karenanya (Luhur, 2007).

5

2. Konsep dan Kedudukan Bimbingan Konseling sebagai suatu Profesi

2.1. Konsep-konsep umum Profesi dan Profesional.

Pembahasan mengenai profesi bimbingan konseling perlu di dahului dengan mengemukakan konsep umum mengenai istilah profesi, profesional, profesionalitas, dan profesionalisasi. Hal ini perlu dikemukakan karena banyak orang beranggapan bahwa Bimbingan dan Konseling bukanlah suatu profesi yang sudah diakui keberadaannya.

Profesi secara umum dapat di artikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan yang mempunyai suatu ciri-ciri pokok tertentu, sehingga menuntut adanya suatu keahlian (Rosyidan, 1997). Profesi adalah sebuah jabatan yang mengandung komitmen diri dari para pemangkunya untuk mengabdi dan memberikan layanan publik dalam bidang keahliannya yang di dasarkan kepada regulasi yang di sepakati oleh masyarakat profesi itu (Sunaryo Kartadinata, 2004). Pekerjaan yang merupakan suatu profesi, dengan demikian tidak dapat dilakukan oleh sebarang orang; pekerjaan ini hanya bisa dilaksanakan secara baik oleh orang-orang yang terlatih dan di siapkan secara khusus untuk itu. Lieberman (dalam Rosyidan 1997), mengemukakan beberapa ciri tentang suatu pekerjaan termasuk profesi atau bukan, sebagai berikut :

1. Para anggota profesi melaksanakan pelayanan sosial dalam bidang tertentu dan yang unik sifatnya;

2. Kinerja pelayanan sosial yang khusus itu terutama berdasar pada teknik-teknik yang bersifat intelektual;

3. Masyarakat menyerahkan kepercayaan kepada para anggota kelompok profesi yang mempunyai kualifikasi dan kewenangan untuk memberi pelayanan sosial yang khusus itu;

4. Para anggota profesi mempunyai badan pengetahuan bersama yg dapat di identifikasi dan dpt dikomunikasikan melalui proses intelektual pendidikan tinggi;

5. Menjadi anggota profesi yang kualifaid memerlukan suatu periode pendidikan spesialisasi;

6. Menjadi anggota profesi mempunyai kompetensi minimal yang dipersyaratkan untuk jabatan itu sesuai dng standar seleksi, pendidikan, dan lisensi atau sertifikat;

6

7. Para anggota mempunyai rentangan otonomi yang luas dalam melaksanakan pelayanan sosial yang khusus;

8. Para anggota profesi mempunyai tanggungjawab pribadi yang luas untuk mengambil keputusan pada pemberian pelayanan sosial yang khusus itu;

9. Tekanan diletakkan kepada pelayanan untuk masyarakat, bukannya keuntungan yang bersifat ekonomi, baik pelayanan yang dilaksanakan secara kelompok, maupun yang dilaksanakan oleh para anggota secara perorangan.

10. Ukuran perilaku profesional bagi para anggota profesi ditetapkan dengan jelas dalam kode etik profesi;

11. Sepanjang karirnya, anggota dengan selalu mengambil langkah-langkah positif untuk memperbaharui kompetensinya dengan cara mengkaji kepustakaan atau penerbitan yang bersangkutan pentingnya, mengadakan penelitian, dan ikutserta dalam pertemuan-pertemuan profesi dengan rekan sejawat

Profesi Bimbingan dan Konseling adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh Guru Pembimbing atau Konselor yang mempunyai dasar pengetahuan, ketrampilan, nilai, dan wawasan dalam bidang profesi konseling dan pengakuan atas kemampuan serta kewenangan sebagai konselor, sikap dan pekerjaan itu diakui oleh masyarakat sebagai suatu keahlian (Suradi, 2004). Dua hal sangat berperan dalam menjalankan profesi, yaitu tanggungjawab dari pemegang/yang menjalankan profesi dan adanya pengakuan dari pengguna yang dalam hal ini adalah masyarakat.

Profesional merupakan kata sifat dari profesi. Dedi Supriadi berpendapat, bahwa profesional mengacu pada dua hal yaitu; (1) kepada orang yang menyandang suatu profesi, apakah ia profesional atau tidak, (2) penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Pengertian ke dua kadang-kadang menimbulkan perdebatan antara profesional dengan nonprofesional atau amatir. Pembahasan lebih lanjut, konsep profesionalisme merujuk pada komitmern para anggotanya untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya serta terus menerus berusaha mengembangkan strategi dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Konsep yang tidak kalah penting dalam memahami mengenai profesi adalah konsep profesionalisasi. Konsep profesionalisasi lebih mengacu pada

7

usaha atau proses untuk mendapatkan suatu keahlian. Usaha untuk memperoleh keahlian itu dapat dimiliki baik melalui pendidikan dan latihan pra-jabatan dan/ atau setelah memangku jabatan. Dalam konsep ini, termasuk juga program seleksi, akreditasi, sertifikasi, dan lisensi. Ahmad Sanusi (1991) berkenaan dengan hal itu mengatakan bahwa konsep profesionalisasi merupakan proses yang life long atau never ending.

Pada dekade tahun 1980, tepatnya pada tahun 1984. muncul juga bimbingan karier, seiring dimuatnya dalam kurikulum 1984. Bimbingan karier sebagai pengembangan lebih lanjut dari Bimbingan dan Konseling, merupakan merupakan juga salah satu usaha pelayanan terhadap manusia. Dengan demikian semakin nyata bahwa Profesi Konseling merupakan usaha pelayanan terhadap manusia, dalam rangka ikut membina warga negara, sehingga mengacu kepada kebutuhan dan kebahagiaan klien sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Bimbingan dan Konseling merupakan bentuk organisaasi profesi yang merupakan organisasi kemasyarakatan. Nama organisasi profesi Bimbingan dan Konseling adalah Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN).

2.2. Kedudukan Bimbingan dan Konseling dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah.

2.2.1. Undang-undang Sistim Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas / U.U. No. 2 tahun 1989)

Undang-undang Sistim Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa “Pembangunan Nasional di bidang Pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, serta meningkatkan para warganya mengembangkan diri baik berkenaan dengan aspek jasmani maupun rokhani berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”. Undang-undang ini menyebutkan bahwa, “ perhatiannya tidak terbatas pada pengajaran saja, melainkan juga memperhatikan unsur-unsur pendidikan yang berhubungan dengan pertumbuhan kepribadian manusia Indonesia”.

8

Kedudukan Bimbingan dan Konseling tersirat dalam kutipan tersebut. Ketersiratan kedudukannya tampak pada pasal 1 ayat 1,3, dan 7 yang berbunyi;

“1. Pendidikan adalah usaha sadar untuk mensiapkan peserta didik melalui kegiatan Bimbingan, pengajaran, dan/ atau latihan....; 3. Sistem Pendidikan Nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional......; 7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan”.

Pasal 1 tersebut menyebutkan bahwa kegiatan bimbingan sejajar dengan pengajaran; bimbingan sebagai bagian dari guru, dan kedudukan Guru Pembimbing dalam pasal 1 ini adalah sebagai pembimbing yang untuk selanjutnya disebutkan dengan Guru Pembimbing atau Guru Bimbingan dan Konseling (Guru BK).

Guru BK sebagai tenaga kependidikan, ikut bertanggungjawab terhadap Pendidikan Nasional yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu; “manusia berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rokhani, brkepribadian yg mantab serta rasa tanggungjawab dan kebangsaan (psl 4 UU No 2/89)”.

Kedudukan Guru Pembimbing sebagai bagian dari tenaga pendidik dalam UU No 2 tahun 1989 ini belum di jelaskan secara tegas, ini dapat di lihat pada pasal 27 ayat 2 dan 3 yang berbunyi :

“2. Tenaga Kependidikan, meliputi tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar. 3.........tenaga pendidik yang khusus di angkat dengan tugas utama mengajar, yang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di sebut guru, dan pada jenjang pendidikan tinggi di sebut dosen”.

UU No.2 tahun 1989 pasal 27 ayat 2 dan 3 sebenarnya telah menampakkan ketersiratan dan kedudukan tenaga bimbingan sebagai bagian dari tenaga pendidik. Tenaga pendidik terdiri atas pengajar, pembimbing, dan pelatih. Tenaga pendidik merupakan bagian dari tenaga kependidikan. UU No. 2 tahun 1989 dengan demikian telah memberikan landasan konstitusional untuk pengembangan konseptual layanan Bimbingan dan Konseling, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kemunculan UU No. 2 tahun 1989 dapat dikatakan merupakan awal pijakan pengakuan terhadap keberadaan Bimbingan dan Konseling.

9

2.2.2. Peraturan Pemerintah No. 28, 29, dan 30 tahun 1990.

Kedudukan Pembimbing, dalam UU No. 2 tahun 1989, diperkuat melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 tahun 1990 pasal 25 dan PP 29 tahun 1990 pasal 27 serta penjelasan pasal demi pasalnya.

“1. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan dan merencanakan masa depan. 2. Bimbingan diberikan oleh guru pembimbing. 3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 diatur oleh menteri (pasal 25 PP 28/90)”.

Kutipan tersebut untuk ayat 1 dan 2 bunyinya sama dengan PP 29/90 pasal 27, dengan penjelasan sebagai berikut :

“Bimbingan dalam rangka menemukan pribadi siswa dimaksud untuk membantu siswa mengenal kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Bimbingan dalam rangka mengenal lingkungan dimaksud untuk membantu siswa menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, ekonomi, budaya serta alam yang ada. Bimbingan dalam rangka merencanakan masa depan dimaksud untuk membantu siswa memikirkan dan mempersiapkan diri untuk lengkah yang dipilihnya setelah tamat belajar pada sekolah menengah serta karier di masa depan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan di sekolah (penjelasan pasal 27. PP 29/90)”.

Penjelasan Pasal 27 tersebut menunjukkan bahwa Pendidikan tanpa Bimbingan bukanlah Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam UU No.2 tahun 1989. Keberadaan Bimbingan berarti secara hukum telah diakui serta menuntut adanya implikasi layanan Bimbingan, baik di dalam sekolah, maupun di luar sekolah (Layanan Konseling Diperluas) secara profesional.

2.2.3 Surat Keputusan (S.K) Mendikbud No.25 / O / 1995 dan Peraturan Menteri Pendidikan RI No. 18 tahun 2007.

S.K Mendikbud No.25 / O / 1995, tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya pada ayat 5 mengenai Tugas Guru Pembimbing, disebutkan bahwa setiap Guru Pembimbing diberi tugas Bimbingan dan Konseling sekurang-kurangnya terhadap 150 siswa (Rahman, dalam Luhur, 2007). S.K.Mendikbud tersebut merujuk tidak hanya pengakuan hukum saja, tetapi lebih mendalam lagi terkait menyangkut hak dan kewajiban Guru

10

Pembimbing (Guru Bimbingan dan Konseling/GuruBK) dalam kegiatan profesinya.

Peraturan Menteri Pendidikan RI No. 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan, maka Guru (dalam hal ini termasuk Guru BK) yang dianggap berkualitas adalah guru yang memenuhi persyaratan antara lain; kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman, karya pengembangan profesi, aktif dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi baik dalam bidang pendidikan maupun sosial (Dirjen Dikti, Depdiknas, 2007), memperkokoh posisi Guru BK setara dengan Guru-guru yang lain dengan status, hak, serta kewajibannya.

Keterlibatan serta peran dari berbagai pihak sangat dituntut dalam rangka profesionalisasi Bimbingan dan Konseling, terutama dari Pemerintah serta lembaga pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan tenaga atau calon tenaga pembimbing.

Pendidikan profesional mengutamakan kemampuan penerapan ilmu pengetahuan yang diselenggarakan oleh akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, universitas (ps. 4 PP 30/90). Institut menyelenggarakan program pendidikan akademik / atau profesional dan sekelompok disiplin ilmu pengetahuan.....dan ....Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik/ atau profesional.........” (ps 6 ayat 5 dan 6 PP 30/90).

PP 30/30 keberadaannya memang tidak menjelaskan secara tegas, namun keberadaan pendidikan profesional bimbingan dan konseling telah tersirat di dalamnya. Keberadaan pendidikan bagi tenaga bimbingan dan konseling di beberapa Perguruan Tinggi merupakan bukti pengakuan. Pendidikan khusus bagi tenaga bimbingan dan konseling telah tersedia, mulai dari program PGSLP yang disempurnakan (1977), D3 jurusan BK (1982/1983), S 1, S 2, S 3 Jurusan BK telah juga di selenggarakan di berbagai Perguruan Tinggi, seperti; UM Malang, UPI Bandung, Unnes Semarang, dan sebagainya. Lebih lanjut telah muncul juga program Spesialisasi Konselor bagi para Sarjana BK yang dimotori oleh IKIP Padang.

Dengan demikian keberadaan Bimbingan dan Konseling secara profesional telah diakui sebagai bagian dari pendidikan. Profesi Bimbingan dan Konseling adalah merupakan bagian dari profesi dari tenaga pendidik. Beberapa poin pertanyaan khusus mengenai Bimbingan dan Konseling yang muncul berkait dengan akreditasi sekolah,

11

juga “penilaian khusus” dalam sertifikasi bagi Guru BK merupakan bukti nyata bahwa kedudukan BK sebagai suatu profesi telah diakui di Republik (Indonesia) tercinta ini.

Di Indonesia, Bimbingan (dan Konseling) telah memenuhi kriteria sebagai suatu profesi. Kriteria standar kerja diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Kurikulum 1984 yang diperkuat oleh SK MenPan No.26/89 yang dijabarkan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan. Kriteria lain adalah adanya Lembaga Pendidikan Khusus (Prodi BK), ada organisasi profesi, kode etik, ada imbalan, serta pengakuan dari masyarakat.

3. Bimbingan Konseling di luar setting sekolah (Layanan Konseling Diperluas)

Pada era globalisasi dengan mobilitas yang cepat, baik pada manusia maupun informasi, akan berpengaruh pada dinamika kehidupan yang mengandung dua sisi berlawanan (paradoks). Kemajuan (nilai plus) yang beriring dengan ekses negatif dari kemajuan akan melanda seluruh warga masyarakat, tidak hanya di lingkungan sekolah dan keluarga saja, tetapi juga di luar lingkungan itu. Menurut Munandir (1994), warga masyarakat di lingkungan industri, kantor-kantor (baik pemerintah maupun swasta) dan lembaga-lembaga kerja lainnya, organisasi pemuda dan organisasi kemasyarakatan lainnya, bahkan di lembaga pemasyarakatan, rumah jompo, rumah yatim piatu atau panti asuhan, rumah sakit, dan lain sebagainya, seluruhnya tidak terhindar dari kemungkinan menghadapi masalah.

Bimbingan dan Konseling dalam pelayanan yang menjangkau daerah yang lebih luas memerlukan seorang konselor yang bersifat multidimensional (Chiles & Eiken dalam Munandir, 1994), yaitu konselor yang selain mampu bekerjasama dengan guru, administrator (sekolah) dan orangtua (siswa), juga dengan berbagai komponen dan lembaga yang ada di masyarakat secara lebih luas. Konselor yang bersifat multidimensional ini diharapkan akan mampu bekerja dalam bidang bimbingan yang tidak hanya dalam lingkup sekolah saja, namun bisa menjalankan profesinya di luar lingkup (setting) sekolah.

Bimbingan di luar setting Sekolah (Konseling Diperluas) dalam pembahasannya tidak mungkin lepas dari Bimbingan dan Konseling secara umum.

12

Hakikat Bimbingan dan Konseling di luar setting sekolah merupakan perluasan dari Bimbingan dan Konseling yang ada pada setting sekolah (perluasan dari bimbingan sebagaimana yang telah diselenggarakan pada saat ini yaitu di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah). Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling oleh karenanya tetap menjadi pijakan, bagi para pelaksananya, terutama bagi Guru BK dan Konselor.

Konselor dan / atau Guru Bimbingan dan Konseling (BK) dalam lingkungan yang lebih luas (dalam Bimbingan dan Konseling Diperluas) akan berada juga di tempat-tempat yang dulunya belum terjangkau oleh pekerjaan profesional bimbingan dan konseling. Konselor seperti ini benar-benar menjadi ahli yang memberikan bantuan terhadap orang yang memerlukannya pada tahap perkembangan tertentu, membantu mereka mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari kondisi dan apa yang sudah mereka miliki, membantu mereka menangani hal-hal tertentu agar lebih efektif, membantu melakukan evaluasi serta merencanakan tindak lanjut atas langkah-langkah yang telah diambil, serta membantu lembaga atau organisasi agar lebih efektif. Bidang Kerja konselor masa depan menurut Prayitno ada di semua bidang kehidupan mengabdikan peranan dan jasanya untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan sumber daya manusia, membantu individu warga masyarakat dari berbagai umur, mencegah timbulnya masalah dan mengentaskan berbagai masalah yang dihadapi warga masyarakat, dan menjadikan tahap perkembangan yang mereka jalani menjadi optimal (Prayitno dalam Munandir, 1994).

Guru Bimbingan dan Konseling dan/atau Konselor dalam memberikan jasa/pelayanannya dapat bernaung dibawah lembaga swasta (praktik swasta) yang dibentuk sendiri bersama rekan sejawat, dibawah perusahaan/bisnis, kantor-kantor (baik pemerintah maupun swasta), rumah jompo, panti asuhan, rumah sakit, bahkan di lembaga pemasyarakatan. Modifikasi pelaksanaan pelayanan tentu diperlukan terutama dalam pendekatannya sesuai dengan lingkup/latar (setting)- nya, sehingga dimungkinkan setting yang satu (misalnya; setting rumah sakit) akan tidak sama dengan setting yang lainnya (misalnya; setting lembaga pemasyarakatan); tentu saja dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip dasar bimbingan dan konseling itu sendiri.

13

P e n u t u p

Bimbingan dan Konseling merupakan layanan yang diberikan kepada manusia sebagai suatu bentuk bantuan sistematis yang dilakukan secara profesional. Pemberian bantuan dimaksudkan agar seseorang (individu) dapat melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya secara keseluruhan agar mencapai perkembangan yang optimal yang bermuara pada keberhasilan dalam hidup..

Kegiatan Bimbingan Konseling di Indonesia telah mendapatkan pengakuan sebagai salah satu profesi yang diakui oleh masyarakat (khususnya di Sekolah maupun di Perguruan Tinggi). Pengakuan secara hukum telah diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, baik melalui Undang-undang (U.U), Peraturan Pemerintah (P.P), maupun Peraturan Menteri (Permen).

Profesi Bimbingan dan Konseling, mengikuti perkembangan globalisasi telah mencapai suatu perluasan. Bimbingan Konseling sekarang ini tidak hanya melulu ada di sekolah, namun telah melebarkan sayapnya pada profesi Bimbingan di luar setting sekolah yang sering juga disebut sebagai Konseling Diperluas

DAFTAR RUJUKAN

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah - Depdiknas. ,(2007), Petunjuk Teknis Pengisian Instrumen Evaluasi Diri Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah . Jakarta.

Ditjen Dikti – Depdiknas., (2008), Sertifikasi Guru dalam Jabatan. Jakarta.

Jumarin, M., (2002), Dasar-dasar Konseling Lintas Budaya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Kartadinata, Sunaryo., (1991), Tantangan, Peluang, dan Arah Peningkatan Unjuk Kerja Profesional Petugas Bimbingan dalam Sistem Pendidikan Nasional, Makalah disampaikan pada Konvensi dan Konggres Nasional IPBI.

_______., (2004), Standardisasi Profesi Konseling di Indonesia. Makalah Konvensi Nasional II Divisi-divisi ABKIN. Malang. 12 – 14 Agustus 2004.

Prayitno., (1987), Profesionalisasi Konseling dan Pendidikan Konselor, Jakarta: P2LPTK.

_______., (1990), Profesionalisasi Konseling, Makalah disampaikan pada Diskusi Profesional Tenaga Kependidikan FPS IKIP Bandung.

Prayitno dan Erman Amti., (1994). Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling. Jakarta: Proyek Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Rosyidan., (1997), Konselor sebagai Jabatan Profesional : Tinjauan Teori. Makalah Konggres dan Konvensi Nasional bersama Divisi-divisi IPBI (IBKON, IGPI, ISKIN, IDPI, IIBKIN). Purwokerto. 11 – 14 Desember 1997.

Shertzer, Bruce., and Stone, Shelley C, (1981), “The School Counselor.” Fundamentals of Guidance. Fourth Edition. Boston: Houghton Mifflin Company

Suradi SA., (2004), Arah Baru Profesi Bimbingan dan Konseling serta Implikasinya bagi Pelaksanaan Tugas Dosen Pembimbing (Konselor) di Perguruan Tinggi, Makalah Konvensi Nasional II Divisi-divisi ABKIN. Malang. 12 – 14 Agustus 2004.

Whiteley, J.M & Fretz, B.R., (1978), The Present and Future of Counseling Psychology, Monterey, California: Brooks/Cole Publishing Company.

Wicaksono, Luhur.,(2007),Bimbingan dan Konseling menjawab Tantangan Abad XXI. Makalah disampaikan pada Lokakarya Pengembangan Program Pendidikan Profesional Konselor sebagai Upaya Menanggapi Tuntutan Sekolah. Kerjasama Jur IP-FKIP UNTAN dengan Program HED Ditjen Dikti-Depdiknas. Pontianak 27 – 29 September 2007.

14